PKS Kota Bima

PKS Kota Bima
Menang Pemilu 2024

Selasa, 20 Juni 2023

MODAL PENTING PEMIMPIN DAN TOKOH KELAS DUNIA



 “Bila ingin sukses, bicaralah seperti orang sukses”.

Kutipan ini saya dapatkan di buku yang saat ini saya sedang baca atau lebih tepatnya sedang saya santap dengan lahap, judul bukunya “Bicara Itu Ada Seninya” terjemahan dari judul aslinya “The Secret Habits To Master Your Art Of Speaking” Karya Oh Su Hyang (Dosen & Pakar Komunikasi terkenal di Korsel).

Saya dari dulu memiliki kekurangan dalam hal public speaking, selalu ketika disuruh berbicara di depan public demam panggung pasti menyerang. Agar agak lebih lancar berbicara saya mesti melancarkannya terus jauh hari, dan sialnya atau mungkin merupakan sebuah berkah akhir-akhir ini sangat banyak kegiatan atau aktifitas dadakan yang memaksa saya untuk belajar dan memperbaiki cara berkomunikasi di depan publik. Membaca kutipan di atas seketika serasa seperti ada sebuah bom atom yang meledak di dalam dipikiran imajiner saya. “Oh iya ya, kenapa tidak mempelajari cara berpidato orang-orang besar di dunia, pembicara-pembicara besar kelas dunia, dan pemimpin-pemimpin Negara besar. Ini yang saya butuhkan selama ini”.

Lalu saya berselancar mencari dan menonton video pidato-pidato tokoh besar di Youtube seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Turkiye Recep Tayip Erdogan,  Pendiri Aple Steve Jobs, Oprah Winfrey presenter acara The Oprah Winfrey Sow, Najwa Sihab pendiri Narasi, dr. Gamal Albinsaid Tokoh pembicara muda yang mendunia sekaligus Ketua Umum PKS Muda.

Dari beberapa nama di atas saya merekomendasikan anda untuk bisa mencoba mempelajari dan meniru cara berbicara orang-orang hebat ini mulai dari ritme nafas, gerak badan, pemilihan kata, mimik wajah, nada dan intonasi bicaranya. Ada banyak kesamaan cara mereka berbicara dengan cirikhas masing-masingnya, akan tetapi dari mereka ada satu kesamaan yang menonjol, yaitu setiap kali berbicara di depan public, mereka selalu ber-Storytelling. Ya ber-storytelling membawakan sebuah cerita pendek inspiratif, entah itu menceritakan mengenai kisah masa lalu mereka, kisah inspiratif orang lain, sejarah yang membangkitkan semangat, dll. Mereka menggunakan Storytelling untuk menguatkan penyampaian ide dan pemikiran yang ingin mereka sampaikan kepada publik dan agar lebih mudah diterima oleh publik. Saya melihat metode storytelling sangat ampuh dalam setiap public speaking, terbukti di setiap mereka yang membawakannya mampu menumbuhkan rasa simpatik dan menggerakkan hati banyak orang yang mendengarkan. Saya rasa ini adalah salah satu modal penting yang mesti dimiliki oleh calon tokoh besar kelas dunia dan mestinya politisi juga ya selain dari isi tas.

Terbukti dari Steve Jobs lewat storytelling yang disisipkan pada persentasi dan pidatonya mempunyai andil besar dalam membesarkan perusahaan-perusahaan dan namanya, dengan hal yang sama juga dilakukan Barack Obama seseorang kulit hitam menggetarkan jagat Amerika Serikat dan mengantarkannya sebagai seorang kulit hitam pertama yang menjadi presiden di Amerika Serikat, dan seseorang yang merubah sebuah Negara sekuler akut menjadi Negara kuat yang kearah Islamis Presiden Turkiye Recep Tayip Erdogan. Beliau ini ya (Erdogan) yang saya perhatikan hampir di setiap pidatonya dia menceritakan sejarah-sejarah yang inspiratif berkaitan dengan pidatonya untuk menguatkan penyampaian pidatonya.

Bukan hanya ampuh untuk personal branding saja bagi para politisi, storytelling adalah soft skill yang sangat bermafaat di kehidupan sehari-hari, juga untuk pertemuan bisnis bagi pembisnis , wawancara kerja bagi para pelamar kerja, berjualan bagi penjual, metode mengajar bagi dosen dan guru, penguatan motivasi bagi motivator, metode keren persentasi makalah atau skripsi bagi mahasiswa, dan bahan kampanye bagi para caleg biar nggak hanya biasa tebar janji-janji manis aja, ehem bercanda bapak ibu caleg sekalian (sungkem) dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari storytelling.

Menutup tulisan sepele dan ringan ini, sebelumnya saya membukanya dengan kutipan kalimat, juga penutupnya dengan kutipan kalimat juga.

“Hidup akan berubah jika pemikiran berubah, hidup akan berubah jika perilaku berubah, dan sama seperti pemikiran dan perilaku juga hidup akan berubah menjadi besar dengan mengubah cara berbicara mengikuti orang-orang besar”.

 

Muhammad Fajar Meisutomo

Sekbid KP & Hukum DPD PKS Kota Bima

Rabu, 15 Februari 2023

Soal Larangan Jilbab Maskapai Plat Merah, Aleg PKS Dorong Komisi VI Panggil Dirutnya

 


Jakarta (13/02) — Kabar adanya maskapai penerbangan yang melarang pramugarinya berhijab saat bertugas mendapat perhatian khusus dari Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina.

Yang semakin menjadi perhatian adalah, imbuh Nevi, kasus larangan jilbab ini bersumber dari maskapai penerbangan plat Merah, milik negara.

Politisi PKS ini mengatakan, larangan penggunaan jilbab telah mengekang kebebasan. Padahal, lanjutnya, seragam awak kabin berjilbab tidak mengganggu keselamatan penerbangan sejauh desainnya benar, mudah dilepas bila dalam kondisi darurat.

“Kami di Komisi VI akan memanggil Dirut Garuda untuk menjelaskan persoalan ini. Siapapun tidak berhak melarang penggunaan jilbab, termasuk BUMN Garuda Indonesia. Memakai Jilbab adalah Hak Asasi Manusia, setiap orang punya hak untuk menjalankan keyakinannya dalam beragama,” tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, Garuda Indonesia sebagai BUMN penerbangan kebanggaan Indonesia sudah seharusnya memfasilitasi awak kabin yang ingin menggunakan jilbab. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar sedunia, alangkah mirisnya jika BUMN penerbangan yang dimiliki terkesan mengekang para muslimah untuk berkarir dengan tetap menjalankan prinsip agamanya menggunakan jilbab.

“Jika faktor keamanan dan kenyamanan dijadikan alasan untuk tidak memperbolehkan pramugari berjilbab, tentunya maskapai semacam Saudi Arabian Airlines, Royal Brunei Airline, atau bahkan Sriwijaya Air pasti pramugarinya juga tidak akan berjilbab. Berkaca dari penerbangan internasional yang pramugarinya mengenakan jilbab, maskapai penerbangan itu baik-baik saja di mata konsumen seluruh dunia, bahkan mendapat apresiasi tentang pelayanan baiknya,” tutur Nevi.

Nevi menegaskan, Garuda Indonesia sudah seharusnya memfasilitasi penggunaan jilbab bagi awak kabin, melalui peraturan yang diberlakukan di dalam perusahaan. Garuda Indonesia harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

“Penggunaan jilbab merupakan salah satu keyakinan bagi muslimah yang dijamin kemerdekaannya oleh negara, hal itu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang dinyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tutup Nevi Zuairina.



Hanya FPKS Tolak RUU Kesehatan Jadi Inisiatif DPR, Pengelolaan Kesehatan Untungkan Asing dan Pemilik Modal

 


Jakarta — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan penolakan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

F-PKS menilai penyusunan RUU tentang Kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi agar nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik. Karena itu, mewakili Fraksi PKS, Ansory Siregar memberikan sebelas catatan terhadap draf RUU tentang Kesehatan itu.

“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak draf Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI,” ujar Ansory Siregar ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap RUU tentang Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dalam menyusun RUU tentang Kesehatan, F-PKS menilai harus mencakup seluruh perbaikan dalam sistem Kesehatan Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun sejumlah catatan yang diberikan F-PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Pertama, F-PKS berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Sehingga, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draf RUU Kesehatan.

“Kedua, F-PKS berpendapat penyusunan RUU Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus tidak boleh menyebabkan kekosongan pengaturan, kontradiksi pengaturan, dan juga harus memastikan partisipasi bermakna dalam penyusunan, mengingat banyaknya undang-undang yang akan terdampak dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan tersebut. Ketiga, F-PKS berpendapat bahwa ada pengaturan dalam beberapa UU yang dihapuskan dalam draf RUU Kesehatan ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum,” tuturnya.

Keempat, F-PKS berpendapat dimunculkannya Pasal 395 pada RUU Kesehatan yang berbunyi Dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah mengakibatkan kerugian harta benda pada masyarakat, Pemerintah Pusat harus memberikan ganti rugi, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap rakyat di masa sulit yaitu ketika wabah melanda. Lantaran dalam kondisi tersebut sangat mungkin rakyat akan kesulitan mengakses kebutuhan dasar, sehingga ganti rugi tidak akan menyelesaikan masalah rakyat saat itu.

“Frasa ganti rugi memungkinkan terjadinya penundaan atau pemenuhan kebutuhan yang tidak mencukupi, padahal saat itu penduduk yang kehilangan mata pencaharian tidak dapat membeli kebutuhan pokok. Selain itu, klausul tersebut juga beresiko multi-tafsir. Apakah kehilangan mata pencaharian atau penurunan pendapatan keluarga termasuk dalam kerugian harta benda? Jika ditafsirkan termasuk, maka negara akan menanggung beban yang berkali-kali lipat besarnya,” jelasnya.

Kelima, F-PKS berpendapat bahwa penugasan pemerintah kepada BPJS yang merupakan badan hukum publik yang bersifat independen, maka harus disertai dengan kewajiban pemerintah dalam pendanaannya.

“Keenam, F-PKS berpendapat, sangat tidak layak memasukkan klausul Asuransi Kesehatan komersial yang disandingkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Asuransi komersial seharusnya memiliki aturan tersendiri yang tidak dihubungkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketujuh, F-PKS berpendapat, terdapat beberapa konsepsi yang kurang tepat dalam RUU Kesehatan yang timbul dari keterburu-buruan dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Kedelapan, F-PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draf RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi,” jelasnya.

Kesembilan, F-PKS berpendapat bahwa di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya draf RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

“Kesepuluh, F-PKS berpendapat bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia. Terakhir, kesebelas, F-PKS berpendapat, RUU berpotensi mengarahkan pengelolaan kesehatan rakyat Indonesia kepada mekanisme pasar yang cenderung menguntungkan pemilik modal,” pungkasnya.



Masih Perlukah Berpositive Thinking Dalam Mewujudkan Keinginan?



Oleh:
Muhammad Fajar Meisutomo

 (Gen Z, Sekbid Hukum & Kebijakan Publik DPD PKS Kota Bima)

Sering mendengarkan kata-kata ini di seminar motivasi Multi Level Marketing atau yang lebih akrab di telinga kita MLM? Contoh kata-kata optimis:“harus positif thinking, tidak boleh pesimis” , “dulu saya miskin, tapi karena modal optimis saya menjadi kaya”, “Optimis optimis optimis, sukses sukses sukses, kaya kaya kaya”, “Pesimis mengundang kesialan, sedangkan optimis mengundang kesuksesan” ,“Aku biisa aku pasti biisa” yang terakhir lirik lagu iklan susu anak. Sedangkan contoh kata sebaliknya (negative thinking) seperti “Ah nggak mau coba, palingan entar gagal lagi”, “aku malas belajar, palingan ujung-ujungnya nyontek juga”, “Enggak mungkin bisa” dll.

Semua kalimat berjenis Positive Thinking di atas mewakili para pembaca banget ya? “Ya! Aku si Optimis, si paling Positive Thingking!”. 

Tapi apakah pada kenyataannya sebenarnya selalu berpikir positif bisa menjadi solusi dari seluruh permasalahan hidup agar menjadi baik dan dapat mengusir kesialan seperti motivasi-motivasi di atas atau sejenisnya? Atau malah kebalikannya dan jauh dari pikiran positif yang kita yakini selama ini.
Pada penelitian Ilmu Psikologi terbaru Positive thinking cendrung lebih sering berujung pada hasil yang buruk. Gabriele Oettingen menerangkan pada artikelnya “The Problem With Positive Thingking” di The New York Times menerangkan bahwa hanya berpikiran positif malahan acapkali menghalangi banyak orang dalam mencapai kesuksesan. Dalam sejumlah percobaan yang telah dilakukan, mereka (peserta) yang kerap kali mempraktikkan Positive Thinking untuk meraih kesuksesan dalam mewujudkan keinginannya  sering kali berujung pada kegagalan atau lebih buruk, karena Positive Thinking mengelabui pikiran mereka, mereka menghayal seakan telah berada pada posisi kesuksesan mewujudkan keinginannya. sehingga membuat mereka para peserta yang menerapkan pikiran positif malas atau mengabaikan bagaimana cara berusaha menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam proses meraih kesuksesan.

“Berarti pesimis (negative thinking) lebih baik dari Positive Thinking dong? Lebih realistis gitu loh”, tidak juga begitu ya, sama saja. Terlalu pesimis juga menghalangi sesorang dalam mencoba atau memulai sesuatu untuk mewujudkan keinginannya.
Lanjut membahas artikel “The Problem With Positive Thinking”, Gabriele Oettingen memberi solusi yang lebih baik dari positive thinking yaitu mengkolaborasikan positive thinking menghayalkan keinginan kita telah menjadi nyata dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang mungkin akan menghalangi kita dalam mewujudkan keinginan kita. Cara ini Gabriele Oettingen dan rekannya menyebutnya “mental contrasting”.

Penelitian mereka memberikan hasil kelompok peserta percobaan yang mempraktikan “mental contrasting” dapat mewujudkan keinginan mereka dibandingkan dengan kelompok peserta yang hanya mengandalkan positive thinking saja atau negative thinking.

Jadi, sangat wajar apabila sering kali hidup tidak berjalan seperti apa yang direncanakan, jika terus memaksakan diri ber-positive thinking, dikhawatirkan kita akan terjebak dalam toxic positivity untuk menghindari emosi negatif (sedih, marah, kecewa) padahal emosi negatif dibutuhkan agar tubuh dan pikiran beradaptasi mengenali dan mengingat situasi tersebut, sehingga tubuh kita dapat mempersiapkan semua hal untuk situasi yang serupa yang akan datang dan menjaga diri lebih baik lagi.

Dan kita tidak perlu memaksakan diri berpikir bahwa semuanya akan berjalan seperti lirik lagu Bondan Prakoso “cause everythings gona be okay”, manusia tempatnya salah dan kegagalan yang berarti hal itu adalah manusiawi. Malah dari salah dan kegagalan tersebut kita dapat mengevaluasi agar dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. “Mental Contrasting” dapat menjadi solusi untuk para pembaca dalam proses awal memulai sebuah langkah mewujudkan keinginan para pembaca, karena jika penghambat-penghambat dalam proses telah dipersiapkan bagaimana cara menghadapinya, maka minimal kita tidak akan syok dan dapat melanjutkan proses mewujudkan keinginan kita.

akhir kata dari saya penulis, semoga para pembaca dimudahkan dalam mewujudkan kesuksesannya masing-masing, aamiin.

Rujukan:

Manampring, Henry.2018.FILOSOFI TERAS : Filsafat Yunani-Romawi Kuno Untuk Mental Tangguh Masa Kini.Jakarta:PT Kompas Media Nusantara

https://www.nytimes.com/2014/10/26/opinion/sunday/the-problem-with-positive-thinking.html
https://www.alodokter.com/mengenal-lebih-jauh-tentang-toxic-positivity


 




 

Selasa, 07 Februari 2023

Pemuda Berpolitik dan Arah Keberpihakannya

 



 “Politics is Who Gets What, When, and How (Harold D. Lasswell)

Praktik politik Indonesia saat ini sudah cukup tergambarkan oleh pendapat Harold D. Lasswel yaitu Politik adalah soal siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya dalam bukunya yang berjudul Who Gets What, When, How.

Sudah jelas suara kita anak muda yang sekitar 190 juta ini sangat menggiurkan dan tentunya akan diperebutkan untuk mendapatkan kemenangan (kekuasaan) pada kontestasi Pemilu 2024 nanti melalui sosial media. Nampaknya memang hal ini sudah dimulai dan saya memprediksi akan semakin terlihat dipertengahan tahun 2023 ini. Maka dari itu anak muda jangan lagi hanya menjadi Objek melainkan harus menjadi Subjek.

Kita anak muda sering kali dengan mudah terseret dalam permainan, kita dirayu oleh tiap kubu pendukung calon untuk percaya diri menunjukan identitas sebagai pendukung yang kita sebut saja misalnya calon A, kemudian terperdaya untuk tidak malu-malu menjatuhkan calon B (begitupun sebaliknya). Tanpa sadar kita anak muda sering dimanfaatkan dan hanya ikut-ikutan pasang badan menjadi pasukan berani mati untuk calon A atau calon B, tanpa tahu dengan jelas bahwa calon yang akan kita dukung membawa kepentingan apa, track recordnya bagaimana, apakah baik untuk kita atau tidak. Mestinya semua itu harus kita anak muda perhatikan.

Dan ruwetnya (baca: tidak sehat) perpolitikan di Indonesia menambah suasana banyaknya Pemuda yang apatis (hanya ikut-ikutan saja mendukung, netral, atau golput) pada perpolitikan. Padahal ditengah kemudahan dan percepatan laju pertukaran informasi yang memang menjadi bagian hidup anak muda. Harusnya anak dapat menentukan keberpihakannya melalui proses pengumpulan informasi dan kritis menganalisa informasi yang sudah dikumpulkan serta dipadukan berdasarkan sudut pandang setiap calon. Lalu kemudian analisa tersebut diekstrak dalam bentuk menentukan pilihan, sehingga menjadikan kita anak muda tidak hanya ikut-ikutan dan fanatik, tetapi juga jelas keberpihakan arahnya ke mana.

Kita sudah memasuki tahun politik 2023 dan sebentar lagi 2024. Anak muda haruslah berani keluar dari zona nyaman, pelajari pengetahuan politik dan sejarahnya tidak hanya di Indonesia, melainkan juga dunia. Agar kita sebagai anak muda pada saat menentuka pilihan calon A ataukah calon B dapat lebih dalam dan tajam dalam proses menganalasa apakah arah keberpihakan mereka (partai dan calonnya) hanya pada mereka saja atau kita dan Indonesia yang lebih baik.

Penulis,
Muhammad Fajar Meisutomo

(Gen Z, Sekertaris Bidang Hukum & Kebijakan Publik DPD PKS Kota Bima)

 

Minggu, 05 Februari 2023

PKS Kunjungi DPP Nasdem, Bahas Kekondusifan Jelang Pemilu 2024

 

Rombongan pimpinan PKS dipimpin Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi berkunjung ke DPP Partai Nasdem (Fathur/PKSFoto)


Jakarta-- Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertandang ke kantor DPP Nasdem, bertempat di Nasdem Tower Jakarta, Jumat (3/2/2022). 

Rombongan pimpinan PKS dipimpin Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, yang disambut langsung Wakil Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. 

Dalama konferensi pers, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menyebut, pertemuan antara petinggi PKS dan Nasdem membahas tentang situasi politik jelang Pemilu. 

"Kami mendiskusikan terkait situasi politik yang semakin dinamis, kami bertekad dinamika politik yang semakin meningkat ini harus kita jaga bersama sama agar tetap jadi politik yang stabil, kondusif, sehingga perhelatan demokrasi kedepan adalah demokrasi yang rasional dan konstitusional," ucap Sohibul. 

Pertemuan antara PKS dengan Nasdem tutur Sohibul tak hanya terkait dinamika internal bakal Koalisi Perubahan. Namun, juga soal politik kenegaraan, termasuk menjamin agar Pemilu 2024 berlangsung secara adil.

"Jadi betul-betul ini obrolan yang saya sebut sebagai high politic, hal-hal yang menyangkut kehidupan dan kami bertekad bahwa dinamika politik yang semakin terlihat meningkat ini harus kita jaga bersama-sama ya agar stabil, kondusif, rasional dan juga konstitusional," kata dia.

Terkait tidak hadirnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sohibul Iman menyebut Syaikhu dalam kondisi kurang sehat sehabis menunaikan ibadah umroh. 

"Semula rombongan PKS ini akan dipimpin oleh Presiden PKS, yaitu Bapak Ahmad Syaikhu tetapi beliau ini kemarin menunaikan ibadah umroh dan diinformasikan tadi beliau kakinya sakit, jadi beliau meminta izin kepada untuk tidak ikut," tutur Sohibul. 

Dalam kunjungan ke DPP Nasdem Rombongan PKS dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman. Turut hadir, Sekretaris Jendral DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, Wasekjen DPP PKS Arfian dan Ketua KSP DPP PKS Pipin Sopian

Sumber : DPP PKS


GEN Z SI KREATIF SI KEBAL HOAX

 


Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai dengan 2009. Generasi yang lahir setelah generasi Melenial , merupakan generasi peralihan generasi Melenial di saat Teknologi yang semakin berkembang dan perolehan informasi yang mengalami percepatan. Hal ini menjadikan kehidupan mereka tidak pernah lepas dengan teknologi juga media sosial yang berarti Gen Z berperan sangat penting dalam perkembangan teknologi dan percepatan pertukaran informasi pada media sosial saat ini. Percepatan pertukaran informasi tersebut di antaranya adalah berita yang tercampur aduk antara kebenaran dan ketidak benarannya (Hoax).

Hoax menurut kbbi adalah berita bohong, sedangkan menurut Oxford English dictionary hoax terdefinisikan sebagai ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Namun saat ini diartikan oleh banyak orang, Hoax hanyalah ‘berita yang tidak saya sukai’, ‘berita kejelekan pemerintah’, atau ‘alat politik untuk meraih kekuasaan’ tanpa mengecek kebenarannya.

Memasuki tahun politik 2023, suhu ketegangan di antara masyarakat Indonesia semakin meningkat. Sehingga menjadikan berita-berita hoax dan yang belum jelas kebenarannya terus menerus disebarkan melalui media sosial membentuk opini yang membahayakan keutuhan Bangsa Indonesia.

Gen Z harusnya menjadi kubu yang minimal resisten dari berbagai berita hoax. Hoax yang bersumber dari berbagai kubu pendukung paslon yang sengaja diproduksi oleh mereka. Lebih bagusnya lagi gen Z mesti dapat mengecek kebenaran dari berita yang sampai ke genggaman. Jangan hanya karena berita yang sampai ke genggaman merugikan paslon yang tidak disukai (mengira juga akan menguntungkan paslon yang didukung) lalu kemudian ikut disebar juga. Pasti akan kembali dampak negatifnya bukan hanya ke kita individu saja, melainkan juga orang di sekitar kita (keluarga, kampus, tempat kerja, organisasi, dll).

Sebagai Gen Z kita mestinya sudah sangat akrab dengan TikTok, Instagram, Twitter, WA, Youtube, dan fitur story di hampir setiap media sosial bukan? Ketimbang cerita kehidupan pribadi dan kegalauan masalah percintaan mendominasi semua sosial media kita, lebih baiknya didominasi oleh opini atau pemikiran yang dapat mengcounter berita-berita palsu yang terus menerus tersebar dan mengancam keutuhan NKRI. Saya yakin kita gen Z sudah muak dengan gaya berpolitik yang disuguhkan oleh generasi-generasi sebelum kita, sudah saatnya kita Gen Z terlibat dengan gaya berpolitik yang baru, fresh dan kekinian. Yaitu salah satunya dengan menangkal berita Hoax, berikut kiat-kiat untuk Gen Z dalam menangkal berita hoax:

1.      Cek Judul Berita

 

Judul provokativ atau judul yang memancing tanpa basa basi mengarahkan tuduhan sudah sering terbukti sebagai berita palasu/hoax. Sebaiknya cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda (ada fakta yang dipelintirkan atau tidak). Dengan demikian, setidaknya kita sebabagi pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

 2.      Penamaan Alamat Situs

 

Cermati link berita yang tercantum pada berita, jika tidak berasal dari media resmi atau lembaga yang kredibel, maka bisa dikatakan isi berita meragukan.

 

3.      Cek Fakta

 

Cek apakah isi berita sudah berdasarkan fakta dan opini, atau hanya berdasarkan opini pembuat saja. Perhatikan keberimbangan sumber info untuk mendapatkan gambaran utuh.

Terkadang berita palsu sengaja diproduksi dan disebarkan kubu tertentu untuk keuntungannya sendiri, dan tentu sebelumnya sudah dipersiapkan berita untuk mengkonter berita palsu yang sudah disebarkan ketika kubu lawan sudah termakan berita palsu tersebut..

 

4.      Cek Keaslian Foto dan Video

 

Kecanggihan dan kemudahan teknologi sudah sampai dapat memanipulasi wajah, gerak bibir, dan suara dalam video, sehingga memudahkan para pembuat berita palsu mengedit video dan foto untuk memporvokasi pembaca atau penonton.

 

Cari cara mengecek keaslian sumber foto melalui Google

 

            Sebagai penutup dari tulisan saya ini, saya akan menyertakan hasil survey dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Survey CSIS menunjukkan, bahwa pemilih muda akan mendominasi pada kontestasi Pemilu 2024. Menurut hasil survei tersebut, pemilih muda diprediksi mendekati 60 persen atau sekitar 190 juta warga.

Yang artinya nasib bangsa Indonesia pada ajang kontestasi politik 2024 ada di tangan para Gen Z dan sebagian kecil Gen Melenial. So Gen Z, tunggu apa lagi? persiapkan dirimu!

Ah gen Z mentalnya lemah! Untuk apa menggantungkan harapan ke generasi lemah?

Memang harus diakui itu (mental lemah) adalah kelemahan kita. Tapi wajar dong ada kekurangan dan ada juga kelebihan. Kelebihan kita gen Z yang tidak dimiliki generasi sebelumnya adalah kreatifitas. Ya kreatifitas. Indonesia butuh kreatifitas kita. Siapa tahu Indonesia berubah jadi lebih baik ke depannya berawal dari kreatifitas kita Gen Z.

Penulis,

Muhammad Fajar Meisutomo

(Gen Z, Sekertaris Bidang Hukum & Kebijakan Publik DPD PKS Kota Bima)

Catatan Dr. Salim: Kolaborasi Melayani Indonesia

 


Setiap elemen bangsa harus memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mungkin sebagian kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia. Tapi seyogiya kita merasa masih jauh lebih banyak yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai bersama.

 

Tanggung jawab kita jauh lebih besar dari waktu yang kita punya. Menjadi Indonesia adalah proses yang tak bekesudahan, being Indonesia is never ending process. Mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-2, bangsa dan negara Indonesia masih terus berproses untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia “…yang merdeka, besatu, berdaulat, adil dan makmur.”

 

Kita semua harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kita, serta mengokohkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita tersebut. Dalam konteks perjuangan dan tanggung jawab tersebut, ada satu tema yang penting kita angkat bersama, yaitu “Kolaborasi Melayani Indonesia”.

 

Melalui tema ini kita ingin mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya para pejabat publik dan elit politik, untuk mengokohkan jati diri dan karakter pelayanan kepada rakyat. Tema ini sekaligus menjadi syiar bahwa pelayanan harus menjadi bahasa kepemimpinan negeri ini, dimana para pemimpin, pejabat publik, aparatur negara itu sesungguhnya dan sejatinya adalah “pelayan rakyat.” Nabi SAW bersabda: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Abu Na’im).

 

“Melayani Indonesia” harus menjadi garis perjuangan dan pengabdian bersama di pentas politik dalam level apapun. Bukanlah disebut perjuangan dan pengabdian jika apa yang kita lakukan justru melukai Indonesia, menjatuhkan Indonesia, apalagi sampai menghancurkan Indonesia.

 

Dengan tema ini pula kita menyadari bahwa untuk melayani Indonesia dibutuhkan kolektivitas atau kebersamaan kita sebagai bangsa. Kolektivitas yang mendasari kita untuk bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong di antara sesama anak bangsa—apapun suku bangsa, agama, daerah dan golongan kita sepanjang gen kita adalah gen Indonesia kita wajib menjaga dan memajukan Indonesia.

sumber : FPKS RI


KUTIPAN MEDIA

 

PKS soal Dana Kemiskinan Rp 500 T Banyak Terserap ke Rapat: Ini Bencana!


Link:

Fraksi PKS Lantang Suarakan Kemerdekaan Palestina di Forum Parlemen OKI


Link:

Fraksi PKS Lantang Suarakan Kemerdekaan Palestina di Forum Parlemen OKI

 


Aljazair (27/01) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini melakukan intervensi dan menyampaikan pendapat tentang kemerdekaan Palestina pada Forum Uni Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (PUIC) yang diselenggarakan di Aljazair (Kamis, 26/1/2023).

Jazuli Juwaini menegaskan sikap Indonesia yang tak pernah goyah mendukung kemerdekaan Palestina dan menghadirkan kedamaian bagi bangsa Palestina.

“Indonesian mendukung 1000 persen, bukan hanya 100 persen, perjuangan kemerdekaan Palestina yang turut disuarakan Parlemen OKI. Bagi kami di Indonesia ini adalah amanat konstitusi, hutang sejarah dan tanggung jawab kemanusiaan. Palestina satu-satunya bangsa di era modern yang masih hidup dalam penjajahan. Sungguh menyedihkan,” kata Jazuli.

Anggota BKSP DPR ini berharap negara-negara peserta forum mengambil peran dan tanggung jawab kemanusiaan yang  lebih progresif terkait masalah ini melalui berbagai saluran diplomasi yang tersedia sehingga masalah Palestina menjadi kesadaran kolektif dunia. Masalah ini bukan hanya masalah dunia Islam tapi masalah kemanusia dunia yang beradab.

“Ambil contoh upaya yang kami lakukan di Indonesia, atas nama Partai dan Fraksi PKS di parlemen dengan dipimpin langsung oleh pimpinan partai, kami melakukan diplomasi untuk isu kemanusiaan Palestina dengan mendatangi langsung kantor PBB, UNHCR, UNESCO, hingga ke Parlemen Negara-Negara Eropa dan Kongres Amerika,” terangnya. 

Kami hadir membawa pesan kemanusiaan dan perdamaian, lanjut Jazuli. Perang dan konflik harus dihentikan. Bangsa Palestina harus hidup tenang dan damai dalam kemerdekaan. Tidak boleh ada bangsa lain yang menindas dan merebut tanah mereka secara paksa seperti yang dilakukan Israel. 

Demikian juga perang dan konflik di belahan dunia manapun harus diakhiri dengan membawa semua pihak ke meja perundingan damai yang bermartabat. Kita optimis visi perdamaian dunia bisa tegak di atas peradaban dunia yang kita bangun bersama.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, akibat perang adalah kematian, pengungsian, dan keterpurukan. Dan yang paling dirugikan serta menjadi korban paling menyedihkan hanyalah orang tua, perempuan, dan anak-anak. Apakah ini masa depan dunia yang ingin kita saksikan? Tentu tidak!

“Untuk itu melalui Forum ini mari kita deklarasikan lebih keras dan lebih kencang : stop penjajahan Israel atas Palestina! Hentikan perang. Hentikan konflik. Mari menata dunia yang lebih tertib, damai, dan bermartabat di atas perdamaian abadi dan keadilan sosial,” pungkas Jazuli.

PKS soal Dana Kemiskinan Rp 500 T Banyak Terserap ke Rapat: Ini Bencana!

Mardani Ali Sera
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS


Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir Rp 500 triliun tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menilai hal itu sebagai sebuah bencana.

"Ini bencana. Mesti ada political will yang jelas,"kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (28/1/2023).

Mardani mengatakan pihaknya akan mendalami hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP). Dia menyebut Abdullah Azwar bisa mengusulkan pola dan mekanismenya.

"MenPAN-RB bisa usulkan pola dan mekanismenya. Sayang uang rakyat tidak efektif. Kami akan dalami saat RDP di Komisi II," ujarnya.

Lebih lanjut Mardani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak. Sebab, menurutnya, anggaran ratusan triliun itu seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Pak Presiden mesti ambil tindakan. Bedah dan bereskan agar anggaran Rp 500 T ini bisa nendang manfaatnya bagi rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir mencapai Rp 500 triliun. Akan tetapi, anggaran itu terserap ke studi banding dan rapat.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPAN-RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Jumat (27/01/2023).

Anas menyayangkan anggaran disebut itu untuk program kemiskinan tapi terserap untuk rapat hingga studi banding. Dia menyebut studi banding itu dampaknya kurang.

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Anas menyebut, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPAN-RB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Anas menyebut salah satu upayanya juga tecermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekadar di kertas. Teman-teman di KemenPAN-RB, ita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Anas menambahkan bahwa dari segi efisiensi anggaran, pihaknya tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Sumber: detik.com

AD ART PKS

 



klik

AD ART PKS



Penyampaian Aspirasi Atas Onak Dan Duri Rasmus Pauludan (Pembakar AL Qur’an) di Swedia

 


Oleh : Munir Husen

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima)

Kebebasan berpendapat dalam rangka menyampaikan aspirasi adalah hak asasi setiap warga negara, dijamin oleh UUD 1945. Dan secara eksplisit merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generale diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kedua UU tersebut merupakan dasar serta pedoman bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat dimuka umum, sebagai norma yang berlaku secara universal. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang sangat mendasar yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi. (ADALAH : 2020).

Kebebasan menyampaikan pendapat memiliki dasar hukum yang diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan dipasal  1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 Tahun 1998 berbunyi : Ayat (1), Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirin dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggunjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat seriap orang.

Ditengah carut marutnya kepongahan politisi sayap kanan Denmark, saudara Rasmus Pauludan mengambil jalan pintas membakar Al Qur’an kitab suci umat Islam di depan Kantor Kedutaan Besar Turkia di Denmark.

Pembakaran tersebut menuai protes dan kritikan serta mengundang kemarahan ummat Islam di belahan dunia dan bahkan sampai mengutuk aksi tindakan biadab Rasmus Pauludan. Tindakan ini diprotes oleh Negara yang warganya penganut Agama Islam, diantaranya adalah Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki Penduduk muslim terbesar bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar Swedia oleh direktur Jendral Amerika dan Eropa Kemenlu. Umar Hadi menyebut pemanggilan Marina bertujuan untuk menyatakan kutukan dan kekecewaan atas pembakaran Al Qur’an oleh politisi Swedia-Denmark Rasmus pauladan di depan Kedutaan Besar Turkia di Stoclholm (https://www.tvonennews.com).

Sikap protes dan demo saat ini, menunjukkan bahwa aksi kebiadaban Rasmus Pauludan membakar Al Qur’an tersebut menyulut benih-benih permusuhan antara sesama manusia. Pembakaran Al Qur’an hanya karena like and dislike serta kebencian terhadap Islam sebagai agama samawi berdasarkan wahyu Allah.

Hai Rasmus Pauludan perlu banyak belajar dari kasusnya Salman Rusdi yang menyatakan Al Qur’an sebagai ayat-ayat setan, diseantero dunia manusia mengutuk pernyataannya, maka belajarlah dengan kasusnya Salman Rusdi.

Umat Islam sedunia mengutuk keras tindakan Rasmus Pauludan. Dan sejumlah negara didunia yang mengecam keras tindakan tersebut, dianatara negara-negara tersebut  adalah : Negara Turkia, Swedia, Indonesia, Malasysia, Amerika serikat dan Uni Emirat Arab. (https://travel.detik.com).

 Tanggal 3 Pebruari 2023 bertepatan dengan hari Jumat, kaum Muslimin yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Bima mendatangi Kantor DPRD Kota Bima menggelar aksi damai penyampaian aspirasi atas onak dan duri Rasmus Pauludan terhadap kejadian pembakaran Al Qur’an di Denmark.

Salah satu anggota DPRD Kota Bima menerima kedatangan forum umat Islam Bima, menyambut dengan ramah serta menerima aspirasi masyarakat. Mengecam tindakan kebiadaban Rasmus Pauludan atas pembakaran Al Qur’an. Dan hadir pula Kepala Bakesbangpol Kota Bima Dr. Hasim pada acara penyampaian aspirasi di DPRD Kota Bima.

Srikandi DPRD Kota Bima Asnah Madilau, SH dari Partai Keadilan Sejahtera, disaat bertemu dengan massa yang bergabung dalam FUI menyatakan sikap bahwa tindakan Rasmus Pauludan adalah tindakan keji dan menyakiti umat Islam di Halaman Kantor DPRD Kota Bima.

Disamping itu, FUI Bima mendatangi Pemerintah Kota Bima untuk menyampaikan aspirasinya terhadap tindakan keji Rasmus Pauludan diterima langsung oleh Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum Setda H. Alwi Yasin MAP, mendukung penyampaian aspirasi umat Islam terhadap tindakan saudara Rasmus Pauludan yang membakar Al Qur’an, hal ini sejalan dengan pernyataan Pemerintah Indonesia yang mengutuk tindakan Rasmus Pauludan atas pembakaran Al Qur’an.

FUI Bima mengapresiasi DPRD Kota Bima dan Pemerintah Kota Bima yang telah menerima penyampaian aspirasi terkait dengan pembakaran Al Qur’an oleh saudara Rasmus Pauludan, walaupun Wali Kota Bima berhalangan hadir, namun tidak menyurutkan niat untuk melakukan protes atas tindakan Rasmus Pauludan.  Jika kita membaca media nasional sikap keras Indonesia bukan mengecam namun mengutuk tindakan tidak terpuji politisi Denmark tersebut. Hal ini perlu diapresiasi oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya kaum muslimin.

Di Swedia Al Qur’an dibakar serta di Belanda Al Qur’an disobek, dua politisi pada negara yang berbeda sama jahatnya bagaikan pinang dibelah dua. FUI mengecam keras tindakan biadab oleh kedua warga negara yang mengundang kemarahan umat Islam.

Penyampaian aspirasi oleh FUI sebagai bentuk protes serta mengecam perbuatan biadab tersebut. Merupakan bentuk tanggunjawab terhadap umat Islam. FUI Bima telah menggugurkan kewajiban didalam aksi pembakaran Al Qur’an. Saluran aspirasi yang disampaikan oleh FUI adalah sesuai dengan jalur konstitusional.

Penyampaian aspirasi kaum muslimin melalui FUI adalah tindakan yang sesuai dengan konstitisi, menyampaikan pokok pikiran terhadap tindakan keji Rasmus Pauludan atas sikap kebiadabannya membakar kita suci Al Qur’an. Penyampain aspirasi kaum muslimin melaui FUI adalah dengan cara-cara yang elegan, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 9 Thn 1998.

Dengan adanya kasus pembakaran Al Qur’an di Denmark oleh politisi sayap kanan Ramus Pauludan dan penyobekan Al Qur’an di Belanda bisa mengambil ibrah, bagi kita semua untuk menyikapi permasalahan yang terjadi agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri pada setiap permasalahan yang terjadi. Ruang dialog perlu dibuka selebar-lebarnya untuk mencari solusi permasalahan.

Jangan terprofokasi oleh oknum-oknum yang menggiring kita pada perpecahan dan perselisihan. Hal ini untuk menjaga stabilitas keamanan dan maupun stabilitas politik Kota Bima perlu dijaga bersama…!

Anggota DPRD PKS Kota Bima Periode 2004-2009.

BCAD Dapil Asakota

PKS Kota Bima Tahun 2024

Walahul Muta’an.


Sabtu, 04 Februari 2023

Napak Tilas Anies Baswedan Calon Presiden RI Yang Visioner


Oleh : Munir Husen

Anggota DPRD Periode 2004-2009 PKS

Dinamika politik, kontestasi pemilihan Presiden saat ini sangat dinamis, partai politik dan gabungan partai politik memiliki calon presiden masing-masing, yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024.

Partai Nasdem adalah partai pertama mengumumkan calon presiden dengan mengusung Anies Baswedan menjadi calon Presiden RI. Salah satu alasan Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai calon Presiden karena Gubernur DKI Jakarta dianggap paling terbaik (https://www.eramuslim). Saat ini sudah melepas jabatan sebagai Guberur DKI Jakarta.

Sebelum menjadi Gubernur DKI sepak terjang Anies Baswedan adalah pernah menjadi rektor 2007-2015 termuda di Indonesia umur 38 tahun, kariernya dibidang akademik memang tidak diragukan. Dia lahir dari keluarga akademisi. (https://megapolitan.kompas).

Anies Baswaden pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indoensia Bersatu Pemeritahan Bapak Joko Widodo pada periode pertama memilki prestasi dengan program Katu Indoensia Pintar (KIP), Masa orientasi siswa dan Meciptakan sekolah aman. (https://nasional.kompas.com).

Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandi Ago Uno. Disinilah mulainya karir politik Anies Baswedan lebih dikenal lagi di seantero jagad Negeri ini. Gubernur Anies Baswedan, dekat dengan rakyat Ibu Kota memiliki kebijakan yang pro rakyat membebaskan pajak bumi bangunan  (PBB) bagi keluarga veteran dan pahlawan yang berjasa di Indonesia dan tinggal di Ibu Kota. (https://www.cnnindonesia).


H. Munir Husen, M.Si

Bakal Calon Anggota Legislatif Dapil Asakota

PKS Kota Bima Tahun 2024

Semua ini menjadi catatan sejarah bagi Anies Baswedan memiliki sifat ketulusan dan keikhlasan ketika menjadi Gubernur DKI, sulit dilupakan oleh masyarakat Ibu Kota. Sekalipun tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta, tapi nama baik dan prestasi menjadi modal kerja seterusnya, apalagi media  media cetak, online, eletronik dan media sosial memiliki peran sentral bagi Anies Baswedan.

Itulah miniatur prestasi Anies Baswedan yang memiliki visi dan misi serta gagasan, program kerja yang jelas dan akuntabilitas kinerja yang terukur, tidak ada keraguan rakyat yang sudah mengenal Anis baswedan dengan predikat sebagai calon pemimpin visioner.

Seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan visioner (visioner leadership) yaitu dia memiliki visi yang menjadi penggerak dari cita-cita yang ingin diwujudkan. karena pada dasarnya seorang pemimpin yang memiliki gaya visioner ini adalah orang yang senantiasa melihat potensi-potensi yang terdapat pad organisasi yang memang tidak terlihat oleh orang lain secara langsung. (Jurnal Akrab juara Edisi Mei :2022).

Secara Nasional jika diurutkan prestasi Anies Baswedan sejak menjadi Rektor Paramandina, Menteri Pendidikan sampai  menjadi Gubernur DKI jakarta, menjadi pertimbangan utama bagi Parpol yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden RI, bahkan di tingkat Internasionalpun Anies Baswedan diakui

Figuritas Anies Baswedan adalah figuritas Pemimpin yang diakui bukan karena Anies Baswedan murah senyum, bukan karena hidungnya mancung tapi Anies Baswedan pemimpin yang merakyat pada saat memimpin Jakarta. Jika sosk Anies Baswedan melanjutkan perjuangan politiknya diruang yang lebih besar dari perjuangan menjadi gubernur adalah keniscayaan.

Lahirnya sosok pemimpin seperti figurnya Anies Baswedan diharapakan oleh rakyat yang betul-betul bisa melindungi rakyat, mengayomi, mengurus kepentingan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi raakyat.

Walaupun figuritas Anies Baswedan tidak ideal seperti yang dikatakan oleh Franz Magis Suseno menyatakan, mencari sosok pemimpin betul-betul ideal, mampu berlaku adil dan bersikap amanah ibarat mencari perawan di tempat pelacuran.  (Franz Magis Suseno 1992 :113). Namun mendekati ideal ada pada sosok Anies Baswedan.

Betapa sulitnya mencari sosok pemimpin ini, karena dengan krakter masyarakat yang beragam dan Berbhineka Tunggal Ika ini, memang tidak mudah mencari sosok pemimpin yang bisa merekatkan rakyat yang sekian ratus juta  jiwa. Pilhan sulit ini akan dilakukan pada saatnya di tahun 2024.

Dalam konsep islam, pemimpin bukanlah tukang perintah. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menghadirkan ikatan rasa bahwa ia guru yang mengajarkan banyak hal. Ia sosok dengan pengalaman rohani yang dalam dan bisa menularkannya ke orang-orang disekitarnya. Ia orang yang arif dalam menentukan arah kebijakannya yang harus ditempuh karena dia visioner. (Majalah Saksi : Juni 2004).

Bangsa Indoensia umumnya tidak memilih Pemimpin seperti memilih penyanyi dalam liga vantasi atau sejenisnya, cukup menggerakkan dua ibu jari mengirim SMS atau WA kepada peserta terbanyak SMS atau WA itulah sebagai penang, indikator kemenangan yang bersifat semu.

Sebaliknya, jika dibandingkan dengan napaktilas penyanyi profesional seperti legendaris Bimbo dengan lagu-lagu religi, grup Musik Soeneta yang dikenal dengan raja dangdut itu bukan diproses dengan cara yang mudah, karier musik mereka melalui jenjang yang cukup panjang dan matang, sehingga penyanyi profesional itu menjadi mapan dalam karirnya dan diingat sepanjang zaman.

Demikan halnya sosok Anies Baswedan sosok akademisi termuda umur 38 tahun sudah menjadi rektor Universitas paramadina, bukan universitas ecek-ecek yng tumbuh simsalabim, universitas yang cukup mumpuni. Dalamnya tokoh-tokoh sekaliber Prof. Dr Nurcholis majid (akademisi kawakan), Dr. Sohibul Iman Mantan Ketua partai Kweadilan Sejahtera, Anes Rasyid baswedan, Prof. Dr. Firmansah, Dr.Dra. Prima Naomi MT, dan Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbani mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. (https://www.gogle.com).

Jika Anies Baswedan akademisi yang bertransformasi dengan ranah politik karena memang memiliki prestasi akademik dan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI jakarta oleh tidak partai tidak diragukan.

Tiga (3) Partai Politik Nasdem, Demokrat dan PKS tentu dengan kajian politik yang matang, seperti yang dikatakan oleh Ketua Nasdem Surya Paloh saat ini Anies dipilih karena kecerdasannya yang bisa membawa perubahan. perubahan yang dimaksud adalah seperti bau kayu gaharu yang benar-benar unik dan merata jika dihirup oleh siapa saja, karena wangi kayu gahru sangat mempesona.

Jika rakyat bermimpi menghedaki perubahan, maka memang figuritasnya akan dilihat, trekrokornya bagaimana selama memimin kampus, apakah ada ide dan gagasan akademiknya atau tidak. Demikian halnya pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI jakarta. Semua ini menjadi indikator terhadap seorang pemimipin agar terjadi perubahan.

Perubahan yang membuat pendidikan menjadi terjangkau anak orang miskin. Perubahan yang membuat ongkos naik kendaraan makin murah. Perubahan yang membuat PKL tidak digusur. Perubahan yang membuat orang-orang miskin penghuni lingkungan kumuh berjejelan diberi hibah tanah dan tidak dibuldoser tempat tinggalnya. (Mustofa Hasyim Suara Muhammadiyah September 2004).

Perubahan yang diharapkan anak negeri ini memang perubahan yang mampu membuat para penganggur menjadi punya pekerjaan. Perubahan yang membuat harga-harga tinggi menjadi diturun dan sebagainya.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan KAFFAH artinya perubahan yang menyeluruh, suci dan tulus, bukan hanya perubahan fisik semata melainkan juga adalah perubahan mental spiritual yang dilandasi dengan nilai-nilai agama yang kita anut, karena tanpa ada perubahan itu mustahil bisa terjadi perubahan signifikan.

Hal ini memberi pelajaran pada kita semua bahwa kekuasaan selalu mempesona dan menggoda baik bagi mereka yang yang menginginkannya maupun mereka telah memperolehnya, oleh karena itu hanya melalui kontrol yang ketat dalam suatu sistim yang demokratis pemegang kekuasaan dapat dijinakkan dan dikendalikan agar tidak menyalah gunakan kekuasaan sehingga menjadi sewenang-wenang. (Agus Hermawan 2000 : vii )…!

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

Allahul Mutaan